Selamatkan Aset Negara, KPK Gelar Rakor dengan Kejati-Kejari Sumut

Jakarta – KPK memastikan langkah penyelamatan aset dan penerimaan negara ke depan sesuai dengan target perencanaan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumatera Utara (Sumut). Dengan rakor ini, KPK berharap langkah dan tindak lanjut ke depan soal penyelamatan aset negara sesuai dengan target.

“Kami berharap adanya koordinasi kita untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Kita perlu ketahui progresnya hingga saat ini dan apakah capaian sesuai dengan yang kita harapkan agar semakin jelas langkah dan tindak lanjut kita ke depan,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi I Didik Agung Widjanarko dalam rakor Kejati dan Kejari se-Sumut secara daring, Rabu (7/7/2021).

Dalam rakor tersebut, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut DR Prima menyampaikan apresiasi kepada KPK karena sudah memfasilitasi penyelesaian masalah aset dan piutang pajak pemerintah daerah (pemda) di Sumut. Prima memahami bahwa koordinasi ini penting dalam upaya menyelamatkan aset pemda.

“KPK juga merupakan rumah kedua kita karena banyak rekan jaksa juga di sana. Jadi penting untuk kita sama-sama memahami, bagaimana kita berperan terhadap aset pemda masing-masing. Bagaimana para Kasidatun berperan aktif bergerak. Seolah-olah baru ada, padahal peran jaksa pengacara negara sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi teman-teman, tolong kegiatan ini disimak dengan baik,” ujar Prima.

Prima menjelaskan bahwa di Kejati Sumut ada 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang masuk dari Pemprov Sumut. Sebanyak 10 SKK itu telah selesai dan 2 SKK masih dalam proses.

Selain itu, Prima mengatakan terdapat 3 SKK senilai Rp 41 miliar terkait penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah di PT Bank Sumut dengan total nilai aset sebesar Rp 74 miliar.

“Untuk menyelamatkan aset milik pemda, kalau bisa memakai instrumen Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun. Tetapi, apabila sekiranya tidak bisa, gunakan instrumen Pidana Khusus,” kata Prima.

Selanjutnya, Prima mengimbau Kejari Binjai, Belawan, Tebing tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Gunung Sitoli, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Humbang Hasunduntan, dan Tapanuli Selatan:

Selanjutnya, Prima mengimbau Kejari Binjai, Belawan, Tebing tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Gunung Sitoli, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Humbang Hasunduntan, dan Tapanuli Selatan untuk memberikan detail SKK dan nilai pemulihan atau potensinya. Sebab, KPK ataupun Kejati belum memiliki data yang valid.

Lalu, tiap kejari menyampaikan data terkait penyelamatan aset, yaitu setidaknya terdapat 100 SKK terkait penyelamatan aset pemda. Dengan rincian 24 SKK dari Pemkot Binjai, 1 SKK dari Pemkot Medan (Belawan), 8 SKK dari Pemkot Tebing Tinggi, 37 SKK dari Pemkab Simalungun, 1 SKK dari Pemkab Serdang Bedagai dan 63 SKK dari Pemkab Tapanuli Selatan.

Pada penyampaian data itu tercatat nilai aset yang cukup signifikan untuk diselamatkan, yang berlokasi di Kota Binjai dan Kabupaten Toba sebanyak 24 aset. Sedangkan Kota Binjai yang dilakukan pendampingan Kejari memiliki total luas 132 ribu meter persegi dengan total nilai perolehan Rp 9,6 miliar. Sedangkan di Kabupaten Toba, total ada 3 aset dengan SKK. Untuk 2 aset SKK tahun 2020 bernilai sekitar Rp 7,6 Miliar. Sedangkan 1 aset SKK tahun 2021 bernilai Rp1 Triliun.

Selain itu, setidaknya terdapat 134 terkait piutang pajak pemda dengan rincian 23 SKK dari Pemkot Binjai, 2 SKK dari Pemkot Medan (Kejari Belawan), 40 SKK dari Pemkot Tebing Tinggi, 3 SKK dari Pemkot Pematang Siantar, 37 SKK dari Pemkab Simalungun, 5 SKK dari Pemkab Serdang Bedagai, 20 SKK dari Pemkab Asahan dan 4 SKK dari Pemkot Gunungsitoli. Maka dari itu, total pemulihan piutang setidaknya sebesar Rp 3,5 miliar.

Kemudian, yang cukup besar ialah terkait tunggakan pajak dan retribusi daerah atas proyek Centre Point oleh Kejari Medan, mengingat piutang pajak PBB nya yang belum dibayarkan dan pihak manajemen tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan piutang pajak. Selain dari PBB, proyek Centre Point masih bermasalah terkait retribusi IMB.

Dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing Kejari ini, KPK akan menindaklanjuti dengan pemda terutama untuk pemda yang sama sekali tidak mengeluarkan SKK penyelamatan aset. Berdasarkan data yang dimiliki KPK, masih terdapat sejumlah masalah aset pemda yang berpotensi untuk dibantu oleh Kejaksaan.

KPK juga mengapresiasi situs online Kejati yang sudah cukup informatif terkait penanganan perkara Datun. KPK berharap dapat menjadi contoh untuk Kejari, sehingga publik dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara.

Berdasarkan laporan tahunan pada 2020, KPK mengalami peningkatan dalam proses inkrah dan eksekusi. Pada tindakan inkracht terdapat 92 tindakan, yang sebelumnya hanya 71 inkrah pada 2016. Selanjutnya, pada tindakan eksekusi terdapat 108 tindakan, yang sebelumnya hanya terdapat 81 tindakan pada 2016.

 

Sumber : https://news.detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us!